Beberapa waktu lalu, publik di Indonesia dikejutkan oleh kabar penggunaan jet pribadi dalam perjalanan seorang kerabat petinggi negara ke Amerika Serikat. Isu ini semakin menarik perhatian setelah muncul dugaan bahwa fasilitas mewah tersebut disediakan oleh Sea Group, perusahaan teknologi asal Singapura yang memiliki bisnis besar di Indonesia melalui Shopee, Garena, dan Seabank. Publik pun bertanya-tanya: apakah ada unsur gratifikasi dalam kasus ini? Bagaimana regulasi anti-korupsi global melihat praktik semacam ini?
Gratifikasi, Regulasi, dan Standar Internasional
Dalam konteks hukum internasional, gratifikasi kepada pejabat publik atau pihak yang berhubungan dengan pejabat dapat memunculkan potensi pelanggaran hukum, terutama di bawah regulasi seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di Amerika Serikat, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia. Ketiganya menegaskan pentingnya transparansi dalam hubungan antara bisnis dan pemerintah untuk menghindari benturan kepentingan.
FCPA, misalnya, tidak hanya melarang perusahaan Amerika Serikat memberikan suap, tetapi juga melarang perusahaan yang terdaftar di bursa AS untuk terlibat dalam praktik korupsi di negara lain. Jika terbukti ada upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui pemberian fasilitas mewah kepada pejabat atau pihak terkait, maka perusahaan bisa menghadapi sanksi serius. UNCAC sendiri mengatur standar yang lebih luas dalam pencegahan korupsi, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset dan penghindaran konflik kepentingan.
Ketika fasilitas seperti jet pribadi diberikan kepada kerabat pejabat publik, ada pertanyaan mendasar: apakah ini sekadar kebaikan atau ada implikasi lebih dalam? Dalam praktik global, banyak kasus serupa telah menjadi sorotan hukum. Sebagai contoh, di beberapa negara, hadiah atau fasilitas bernilai tinggi harus dilaporkan dan dinilai apakah termasuk bentuk gratifikasi yang dapat memengaruhi independensi keputusan pejabat publik.
Dinamika Kasus Serupa: Membandingkan dengan Praktik Lain
Kontroversi penggunaan jet pribadi oleh tokoh publik sebenarnya bukan fenomena baru. Di Indonesia sendiri, ada beberapa kasus lain yang juga menimbulkan tanda tanya terkait sumber pendanaan perjalanan mewah pejabat atau keluarganya. Misalnya, perjalanan kerabat pejabat tinggi yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.
Di luar negeri, kasus seperti ini juga bukan hal baru. Misalnya, seorang mantan Perdana Menteri pernah tersandung skandal karena diduga menerima fasilitas mewah, termasuk jet pribadi dan properti mahal, dari pengusaha yang memiliki kepentingan bisnis dengan pemerintahannya. Kasus lain melibatkan seorang figur terkenal yang mendapatkan akses eksklusif ke fasilitas mewah, yang kemudian menjadi pertanyaan publik tentang potensi konflik kepentingan dan gratifikasi.
Dalam berbagai kasus, transparansi menjadi kunci. Jika biaya perjalanan ditanggung sendiri dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, maka tidak ada masalah. Namun, jika fasilitas tersebut diberikan oleh pihak berkepentingan dan tidak dilaporkan dengan jelas, maka patut dipertanyakan apakah ada unsur gratifikasi atau pengaruh tertentu dalam kebijakan yang akan diambil.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Regulasi anti-korupsi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan dunia bisnis. Kasus ini seharusnya menjadi pengingat penting bahwa transparansi dalam hubungan antara pemerintah dan sektor swasta harus ditegakkan secara konsisten. Tanpa standar yang jelas dan penerapan aturan yang tegas, batas antara etika dan penyalahgunaan wewenang bisa semakin kabur.
Ke depan, penting bagi perusahaan multinasional seperti Sea Group untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang ketat dalam menghadapi risiko fraud dan gratifikasi. Begitu pula dengan pemerintah yang perlu memastikan bahwa aturan tentang penerimaan fasilitas dari pihak ketiga dipahami dan dipatuhi oleh pejabat serta keluarganya.
Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari tantangan yang lebih besar dalam tata kelola bisnis dan pemerintahan. Transparansi bukan sekadar slogan, tetapi prinsip yang harus dijaga untuk mencegah konflik kepentingan dan membangun sistem yang lebih akuntabel.
By Dr. Farahdina Al Anshori, CFE
The writer is the Deputy Director of Youth Development, Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter